Profil

Melacak Akar Historis Dan Karakteristik Gerakan Fundamentalisme Islam

2010-03-07T18:11:00.000+07:00

Oleh: M. Syafiq Syeirozi

Dalam jangka panjang para fundamentalis Islam jauh lebih berbahaya sebagai ideolog-ideolog kekuasaan daripada sebagai ekstremis-ekstremis yang membunuh, memenggal leher (seperti di Aljazair), dan melemparkan bom (Bassam Tibi, 1998).
Penulisan tentang Fundamentalisme Islam kini kurang mendapat greget apabila tidak dikaitkan dengan serangan 11 September yang diduga dilakukan oleh jaringan al-Qaidah pimpinan Osama bin Laden terhadap gedung WTC di New York dan sebagian kecil gedung Pentagon setahun yang lalu. (Syafiq Hasyim, Tashwirul Afkar: 2002)

I. Mukadimah
Perbincangan perihal fundamentalisme Islam telah banyak menjadi fokus kajian khalayak akademisi, baik di belahan Dunia Barat atau Timur, dari kalangan non-muslim ataupun muslim sendiri, semenjak beberapa dasawarsa terakhir. Setidaknya sejak kasus terbunuhnya Presiden Mesir, Anwar Sadat, pada 3 Oktober 1981, saat melakukan apel militer. Namun dewasa ini, seperti dikatakan Syafiq, terasa hambar membincang fundamentalisme Islam jika tidak dipertautkan dengan peristiwa serangan bunuh diri penabrakkan dua pesawat ke gedung WTC dan Pentagon (gedung pusat pertahanan Amerika). Atau dalam konteks Indonesia, diskursus fundamentalisme Islam senantiasa dihubungkan dengan peledakan bom Bali pada Oktober 2002, sebuah kasus perusakan fasilitas publik paling mencengangkan di negeri kita yang menewaskan banyak wisatawan asing yang berlibur di Pulau Dewata itu.
Memang semenjak dua peristiwa tersebut, fundamentalisme Islam kembali menjadi sorotan tajam. Negara-negara yang merasa akan atau telah menjadi obyek teror kelompok muslim fundamentalis, layaknya Amerika, Australia –di mana kebanyakan korban bom Bali adalah warga negara Australia— dan beberapa negara Eropa lain, secara massif terus melakukan propaganda preventif untuk memberangus fundamentalisme Islam. Bagi negara-negara tersebut fundamentalisme Islam senantiasa dimengerti dan dicitrakan sebagai paham/ aliran yang identik dengan terorisme dan ekstremisme. Jika kampenye mereka, war against terorisme, implikasinya, bagi kalangan muslim dipahami pula sebagai war against Islam.
Isu global yang bertiup hampir seluruhnya diarahkan pada perlawanan terhadap segenap tindakan terorisme. Kendati bencana alam dalam skala besar berupa Gempa bumi diiringi gelombang Tsunami yang menerpa kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, dengan korban terbanyak adalah penduduk provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (Indonesia), untuk sejenak mampu mengalihkan isu dunia dari terorisme menjadi kepedulian global. Lantas pertanyaan yang menyeruak, benarkah fandamentalisme Islam equivalent dengan terorisme? Secara etimologis, benarkah penyebutan fundamentalisme Islam bagi kelompok ini? Bagaimana asal muasal kelahiran mereka? Dan seperti apa karakteristik gerakannya? Uraian berikut akan mencoba dan berikhtiar menjawabnya.

II. Fundamentalisme: Klarifikasi Istilah
Sebelum menelisik lebih jauh mengkaji pembahasan ini, perlu ada klarifikasi menyangkut istilah fundamentalisme. Istilah ini telah menjadi begitu lekat dengan prasangka dan stereotip. Mark Juergensmeyer menolak penggunaan istilah fundamentalisme. Ada tiga alasan Juergensmeyer atas keberatan ini. Pertama, istilah ini bersifat peyoratif. Ia merujuk kepada sekelompok orang yang tidak toleran, merasa paling benar sendiri dan memegang literalisme keagamaan yang nyaris dogmatik. Istilah ini lebih bersifat tuduhan (accusatory) ketimbang penjelasan. Ia lebih menggambarkan sikap kita terhadap orang lain dari pada mendeskripsikannya. Implikasinya, orang-orang seperti ini tidak dipandang sebagai aktor politik yang layak diperhitungkan, padahal ciri-ciri ini tidak bisa diterapkan kepada beberapa orang yang dijumpai Juergensmeyer dalam penelitiannnya.
Kedua, fundamentalisme adalah kategori yang tidak tepat untuk membuat komparasi lintaskultural. Istilah ini berasal dari sekelompok orang Protestan konservatif di awal abad ke-20 untuk mendefinisikan apa yang mereka anggap sebagai dasar-dasar agama Kristen, termasuk kebenaran mutlak Kitab Suci. Dan karena itu, menjadi jumbuh bagaimana istilah ini dapat diperbandingkan dengan orang-orang yang taat kepada bentuk-bentuk kebangkitan Kristen yang lain, apalagi kepada para aktivis keagamaan di belahan dunia lain. Satu hal yang menandai kesamaan mereka hanyalah semangat penolakan terhadap Barat dan sekularisme modern.
Maka jika ini acuannya kategori yang lebih komparatif adalah antimodernisme. Salah satu kelebihan istilah ini, menurut Juergensmeyer, ia memungkinkan seseorang untuk bisa membuat distingsi antara orang-orang modern dan kaum modernis (orang yang sepenuhnya menerima masyarakat modern) dengan mereka yang lebih jauh meyakini ide-ide sekular sebagai unsur dominan dalam kebudayaan modern. Pembedaan ini penting, sebab banyak kasus di mana para aktivis keagamaan adalah orang yang sangat modern, kendati mereka menolak nilai-nilai modernisme. Mereka adalah orang-orang modern dalam pengertian organization-minded dan berpandangan empiris. Di sisi lain, modernitas mereka juga tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan tradisional dan menolak nilai-nilai sekular.
Keberatan Juergensmeyer yang ketiga, istilah fundamentalisme terkesan tidak mengandung makna politis. Menyebut seseorang fundamentalis mengisyaratkan bahwa ia semata didorong oleh motivasi religius belaka dan bukannya perhatian yang luas terhadap persoalan masyarakat dan dunia. Padahal para aktivis keagamaan yang ditemui Juergensmeyer menunjukkan bahwa mereka ialah orang-orang yang piawai dalam politik dan sangat concern dengan problematika masyarakat di mana mereka tinggal. Karena itu, Juergensmeyer mengusulkan istilah lain, yaitu kaum nasionalis religius .
Bassam Tibi menyanggah tawaran istilah tersebut. Sebab, menurut Tibi, isunya adalah fundamentalisme agama dan bukannya nasionalisme. Dalam kasus fundamentalisme Islam, tidak ada keterlibatan tertentu dari unsur nasionalisme, sebab isu yang mereka tawarkan adalah model alternatif universal yang didesain untuk seluruh dunia. Ideologi agama yang tidak terikat kepada suatu negara, karena itu tidak bisa disebut sebagai nasionalisme agama . Para fundamentalis Islam menentang dan meruntuhkan tatanan sekuler yang ada dalam lembaga politik dan bermaksud menggantikannya dengan aturan Tuhan yang disebut hakimiyyat Allah (kedaulatan Allah). Tatanan yang dibayangkan oleh mereka sungguh bukan merupakan sistem domestik, tetapi landasan bagi tatanan dunia baru yang mereka harapkan tertanam di tempat aturan itu tumbuh . Fundamentalisme tidak menjadikan agama sebagai iman dan kepercayaan, tetapi sebagai ideologi politik. Ia tidak menunjukkan kepercayaan-kepercayaan agama, melainkan lebih sebagai weltanschaung atau pandangan dunia (worldview) sosio-politik, yakni perhatian luas tentang watak negara, masyarakat, dan politik dunia, yang diartikulasikan dalam simbol-simbol agama, yang berusaha membangun tatanannya sendiri.
Hampir senada dengan Juergensmeyer, William Shepard (1988), seperti dikutip Jainuri, menolak penggunaan istilah fundamentalisme, dengan alasan bahwa setiap istilah pasti mempunyai arti dan tujuan tertentu yang biasanya terkait dengan asal muasal kemunculan istilah itu sendiri. Salah satu ciri utama fundamentalisme protestan, yakni percaya akan kemutlakan kebenaran Alkitab, dinilai tidak relevan dengan konteks Islam, karena semua muslim baik yang fundamentalis maupun non fundamentalis yakin akan kemutlakan kebenaran kitab suci mereka secara harfiah .
Adalah Hassan Hanafi, orang pertama yang menerjemahkan fundamentalisme Islam ke dalam bahasa Arab dengan istilah al ushuliyyah al Islamiyyah. Hanafi mengakui adanya kerumitan menemukan kosa kata yang pas dan term yang komprehensif untuk melukiskan apa yang disebut orang tentang gejala Pencerahan Islam (al shahwah al Islamiyyah), Kebangkitan Islam (al ba’ts al Islamy), dan Revitalisasi Islam (al ihya’ al Islamy). Istilah al ushuliyyah al Islamiyyah ia akui merupakan terjemahan literal dari padanan katanya dalam bahasa Inggris yang telah jamak digunakan Barat, yaitu fundamentalisme Islam (Islamic fundamentalism). Menurut Hanafi, terma al ushuliyyyah Islamiyyah pada awalnya tidak menunjuk sama sekali pada madzhab pemikiran atau paham politik tertentu —sebagaimana terlanjur lazim saat ini. Istilah al ushul, sebagaimana disinggung di atas, memang dipakai dalam tradisi Islam, tetapi untuk menyebut beberapa disiplin ilmu keagamaan, misalnya ushul al din dan ushul al fiqh. Al ushul secara etimologis berarti fondasi atau landasan yang di atasnya dibangun sesuatu, sehingga al ushul dalam ushul al din berarti landasan rasional-logis agama dan dalam ushul fiqh berarti landasan material (unsur kemaslahatan) dalam hukum Islam.
Karenanya, mengacu makna asli ini, term al ushuliyyah al Islamiyyah (Fundamentalisme Islam) mesti diartikan sebagai sebuah pencarian “asas” atau “legalitas”. Dengan asumsi bahwa setiap aksi, sistem, atau negara harus berdiri di atas konsepsi atau gagasan tertentu sebagai landasan dasar, maka kaum fundamentalis berikhtiar untuk menegakkan Islam sebagai landasan legal formal sebuah negara. Mereka berupaya memformulasikan legalitas ini, merealisasikannya, serta membangun sistem yang islami, kemudian memertahankannya sedemikian rupa tanpa menilik pada prestasi dan keunggulan sistem lain yang telah eksis. Fundamentalisme Islam lebih berpatokan pada pencarian legalitas syari’ah daripada analisis realitas. Ia juga berdiri di atas aksioma-aksioma (fikroh mabdaiyyah) daripada kebutuhan riil. Pun lebih menggunakan metode deduktif (istinbath) yang berlandaskan pada interpretasi teks-teks, dan bukan metodologi induktif (istiqro’iy) yang membutuhkan pengumpulan dan analisis data-data observatif .
Terminologi yang dikemukakan Hanafi inilah yang penulis pilih untuk melakukan pendekatan terhadap fundamentalisme Islam dalam tulisan ini.

III. Melacak Akar Fundamentalisme; Sejarah Singkat
Fundamentalisme Protestan
Tanpa bermaksud memperluas fokus tulisan yang membicarakan Fundamentalisme Islam ini, saya hendak melacak asal muasal kemunculan istilah fundamentalisme itu sendiri. Tak bisa dipungkiri, awalnya term fundamentalisme tidaklah lahir dari konteks gerakan Islam melainkan dari gerakan protestanisme di Amerika. Istilah fundamentalisme populer pertama kali untuk menjelaskan secara konseptual gerakan militan dan konservatif Kristen pada tahun 1920 dalam usahanya melawan pengaruh modernisme. Fundamentalisme protestan memiliki beberapa karakter tertentu, di antaranya adalah; pertama, percaya akan ajaran-ajaran pokok iman Kristen yang pada dasarnya mencakup otoritas kitab suci, kelahiran Yesus dari perawan bunda Maria, kembalinya Yesus secara fisik ke Dunia, percaya adanya mukjizat, tidak terasakannya derita Yesus kala penyaliban. Kedua, kaum fundamentalis protestan adalah mereka yang selalu berupaya menjaga kemurnian ajaran pokok tersebut dari pengaruh ajaran lain dan bersedia mengorbankan diri mereka demi keyakinannya. Pada awal abad kedua puluh, mereka menyatakan perang terhadap kaum modernis terutama terhadap pikiran-pikirannya mengenai bible dan ajaran evolusi Darwin. Serangan kelompok fundamentalis terpusat pada dua bagian yang sangat penting. Di kalangan denominasi (umat) besar seperti Babtis dan Presbyterian, usaha terpenting diarahkan untuk membersihkan ajaran denominasi dari pengaruh modernisme dan berusaha keras untuk melarang ajaran evolusi Darwin diajarkan di sekolah-sekolah umum. Dalam upayanya ini, kaum fundamentalis mengalami kegagalan dan sejak itu menjadi kelompok terkucil. Namun kemudian mereka bisa menyusun kembali kekuatan pada akhir dekade tahun 1920-an sebagai kekuatan moral yang dominan .
Dalam kaca pandang Robert Setyo, historisitas fundamentalisme yang terpapar di atas diklasifikasikan sebagai fundamentalisme fase pertama. Menurutnya, babak pertama fundamentalisme adalah yang terjadi pada awal abad XX tadi. Pada fase pertama, fundamentalisme kerap dipandang sebagai sebagai reaksi terhadap kian tak terbendungnya kemajuan ilmu pengetahuan yang pengaruhnya juga sangat besar dalam agama, khususnya berkenaan dengan studi Alkitab. Dalam studi Alkitab memang sudah dikenal adanya upaya menafsir secara historis-kritis sejak abad 17-an. Tetapi semakin lama studi semacam ini menunjukkan gejala semakin kuat dan seiring dengan itu semakin menimbulkan krisis kepercayaaan terhadap otoritas Alkitab. Alkitab dijadikan sebagai obyek penelitian belaka yang bisa dibedah tanpa peduli dengan otoritasnya. Sementara di pihak lain kemajuan ilmu pengetahuan juga memerlihatkan kontribusinya kepada masyarakat untuk semakin tidak memercayai agama; masyarakat menjadi sekuler. Kedua gejala ini kemudian dilihat sebagai sumber munculnya reaksi yang kemudian disebut sebagai fundamentalisme. Reaksi ini bertujuan mengembalikan posisi yang semula dinikmati agama. Pertama, Alkitab dikembalikan sebagai kitab yang berwibawa di mana kewibawaan itu datang dari Tuhan sendiri. Kedua, gereja dikembalikan peranannya sebagai “mercusuar” masyarakat di tengah kompetisi dengan ilmu pengetahuan .
Sementara, fundamentalisme protestan babak kedua, dalam catatan Setyo, adalah lanskap yang terjadi dewasa ini, terutama dikaitkan dengan fenomena politik berupa dukungan terhadap George W Bush untuk menduduki kursi Presiden AS kedua kalinya. Tatkala pemerintahan Bush mengalami banyak guncangan dengan guncangan terbesar berupa kebohongan adanya proyek senjata pemusnah massal (mass weapon destruction) di Irak yang menjadi alasan bagi AS menyerang negeri seribu satu malam itu, sebenarnya banyak orang menduga Bush mustahil terpilih lagi. Tetapi hasilnya sungguh menghenyakkan banyak orang, Bush kembali memenangkan pemilihan Presiden secara mutlak. Lalu mengapa hal ini disebut sebagaai gejala fundamentalisme? Ternyata alasan yang dikemukakan para pemilih Bush adalah karena Bush dianggap sebagai figur paling tepat untuk menjaga moralitas bangsa. Sikapnya yang anti aborsi, homoseksual, percobaan stem cell, telah meyakinkan para pemilihnya bahwa dia lah sosok yang dapat membawa AS keluar dari berbagai tragedi yang banyak dialami akhir-akhir ini. Tak sedikit orang yang mengaitkan tragedi 9 September (pengeboman WTC dan Pentagon) dengan kebobrokan moral bangsa AS. Tragedi itu adalah semacam hukuman Tuhan terhadap bangsa yang sudah kehilangan kendali moral. Sehingga untuk mencegah tragedi semacam itu terulang, AS perlu dipimpin oleh sosok dengan moralitas yang benar dan tegas terhadap orang yang moralnya keliru seperti kaum homoseksual .

Fundamentalisme Islam
Gerbong kebangkitan Islam modern, dalam catatan Hanafi, dimotori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mempunyai gerakan yang erat kaitannya dengan fundementalis Islam seperti tokoh-tokoh fuqaha’ salaf; Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taymiyyah, dan Ibn al-Qayyim. Wahhab berjuang memurnikan ajaran Tauhid dari segala noda yang berbau syirik. Ia juga mendirikan negara Islam di Hijaz. Api kebangkitan ini kemudian dilanjutkan oleh Jamaluddin al-Afghani yang mesti menghadapi ancaman dari luar berupa imperialisme, keterbelakangan umat, dan despotisme penguasa. Ia berjuang keras menyelamatkan umat dari dua musuh utama ini .
Gerakan inilah yang disebut oleh Syafiq Hasyim sebagai salafi. Banyak kalangan memang menyebut gerakan salafi ini merupakan akar (inspirasi) bagi kemunculan gerakan fundamentalisme Islam kontemporer. Kaum salafi adalah gerakan yang menyerukan kembali kepada tradisi salaf (generasi awal) dari peradaban Islam. Beberapa ahli menghitung periode salaf adalah rentang 400 tahun pertama dari masa Nabi Muhammad. Masuk dalam kategori ulama salaf adalah Abu Hanifah, Malik, Syafi’iy, Ahmad bin Hanbal. Berlandaskan pendapat ini, siapa saja yang meninggal setelah masa ini, mereka masuk pada periode khalaf. Istilah salafi kemudian dibakukan dan dibangkitkan lagi untuk digunakan terutama sebagai slogan dan gerakan yang dilakukan para pengikut Muhammad Abduh yang juga murid seorang aktivis dan ideolog Islam, Jamaluddin al-afghani. Dasar klaim dari gerakan ini, agama tidak lagi secara benar dipahami oleh pengikutnya sebagaimana masa Nabi. Kelompok ini menyerukan kembali kepada ortodoksi syari’ah yang akan memurnikan (purifikasi) Islam dari takhayyul, bid’ah dan khurofat (secara peyoratif sering diakronimkan TBC [dengan ejaan lama churafat]), dengan jargon kembali kepada al-Qur’an dan sunnah .
Hadi Abdul Rahman, sebagaimana dikutip Syafiq, dalam sebuah karyanya menyatakan, gerakan salaf dihidupkan pertama kalinya oleh Ibnu Hanbal pada abad IV H., kemudian dipertegas oleh Ibn Taymiyyah, abad VII H. dan kemudian semakin dibakukan oleh Muhammmad bin Abdul Wahab pada abad XXI H. di semenanjung Arab. Penisbatan pada nama terakhir ini kemudian memunculkan gerakan Wahhabisme. Abdul Hadi menggambarkan ideologi keagamaan kaum salaf sebagai berikut: “akidah itu tidak bisa dijadikan pegangan kecuali dari teks, adapun akal itu menyesatkan, sistem penalaran rasional yang berbasiskan ilmu manthiq (logika) yang telah digunakan oleh kalangan filosof dan ahli kalam tidak pernah dikenal pada masa sahabat atau generasi setelah sahabat (tabi’in)”. Gambaran yang diberikan oleh Abdul Hadi di atas mendekatkan kenyataan akan keberakaran gerakan fundamentalisme Islam yang cenderung melakukan klaim kebenaran tunggal (truth claim), terhadap salafisme .
Akar fundamentalisme Islam kedua yang lazim diperbincangkan adalah keberhasilan revolusi Iran 1979. Apabila kita berbicara mengenai revolusi Iran, maka kita akan selalu mengaitkannnya dengan keberhasilan ideologi Syi’ah modern dengan Imam Khomeini sebagai pemimpinnya. Dalam imajinasi kita, Imam Khomeini merupakan representasi dari ke-syi’ah-an. Pandangan demikian, pada dasarnya sangat wajar karena keberhasilan figur Khoemeini memang sangat signifikan. Akibatnya ketika revolusi Iran berhasil dan Khomeini diklaim sebagai representasi dari fundamentalisme Islam, maka semua Syi’ah menjadi terkena imbasnya. Padahal dalam syi’ah tidak hanya ada Khomeini namun juga ada tokoh-tokoh yang lain.
Menjelang terjadinya revolusi Iran untuk mengudeta Syah Reza Pahlevi tahun 1979, sayap fundamentalisme Islam dikuasai kelompok Feda’in-e-Islam, grup yang fanatik dan dogmatik pada tahun 1960. Pengucilan Khomeini ke Irak tahun 1963-an merupakan permulaan bagi dirinya untuk diakui sebagai pemimpin kelompok oposisi dari kalangan fundamentalisme Islam. Hal ini mudah mendapatkan simpati karena tujuan kuat Khomeini untuk melakukan reformasi dan mengurangi penderitaan perempuan. Tatkala kelompok yang dipimpin Khomeini mampu memenangkan revolusi Iran dan memegang tampuk kekuasaan negeri Iran hingga sekarang, oleh kalangan muslim fundamentalis, keberhasilan tersebut dijadikan sebagai salah satu model gerakan. Namun yang harus dicatat, sebagai model, tentunya tidak berarti seluruh bentuk perjuangan fundamentalisme Islam mengacu pada revolusi Iran .

IV. Karakteristik Gerakan
Dari sekelumit paparan deskriptif historis kemunculan fundamentalisme Islam di atas, dapat dinyatakan bahwa memang ada beberapa ciri khas yang bisa dilekatkan kepada mereka. Hamidi menulis, ada beberapa karakteristik gerakan fundamentalisme Islam, yakni sebagai berikut: 1) Mempunyai prinsip interpretasi ajaran agama yang berbeda atau berseberangan dengan tradisi yang berlaku. Kemudian secara aktif, kelompok ini akan bergerak untuk memperjuangkan hasil penafsirannya tersebut dengan pelbagai cara; dari kritik persuasif hingga tindakan tegas yang menjurus anarkisme. Pada titik inilah fundamentalisme kerap dipersepsikan sebagai gerakan negatif. 2) Lazimnya kelompok ini memiliki perilaku yang eksklusif, tertutup, dan mencurigai kelompok lain. Kendati dalam sebuah kesempatan bisa sangat terbuka untuk berdialog dengan kelompok lain tetapi tujuannya sekadar membantah argumentasi mereka. 3) Berkat keyakinan akan kebenaran pemahamannya tentang ajaran agama, kelompok fundamentalis selalu aktif menyebarkan pahamnya, agresif dalam merekrut pengikut baru, dan sebagainya. 4) Keyakinan akan perlunya upaya yang sungguh-sungguh (jihad) dalam mencapai keselamatan hidup baik di dunia ataupun di akhirat menjadikan kelompok fundamentalis senantiasa giat dan militan melakukan segala aktifitasnya .
Sementara Richard Antoun, secara tersirat men-jlentreh-kan beberapa karakteristik kaum fundamentalis Agama, yakni: pertama, Totalisme; orientasi keagamaan yang memandang bahwa agama adalah relevan terhadap semua ranah budaya dan masyarakat termasuk politik, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan hukum. Kedua, skripturalisme; pembenaran dan pengacuan semua keyakinan dan perbuatan penting pada kitab suci yang dianggap tanpa kesalahan. Ketiga, modernisasi selektif; proses penerimaan secara selektif dan terkendali terhadap inovasi teknologi dan keorganisasian sosial yang diperkenalkan oleh dunia modern. Keempat, penempatan masa lalu mitologis ke masa kini (pentradisian), yaitu proses yang yang menjadikan laporan, peristiwa, dan gambaran yang terdeskripsi dalam teks relevan dengan aktivitas sehari-hari masa kini.
Fundametalisme di Indonesia
Barangkali peristiwa yang merupakan titik tertinggi dari aksi kekerasan di Indonesia –yang membawa semboyan dan simbol Islam— dan paling menampar muka kaum muslim, adalah aksi Bom Bali pada akhir 2002-an silam. Mengingat peristiwa Bom Bali memang cukup menyesakkan dada, 139 orang --mayoritas turis manca negara— yang belum tentu bersalah harus meregang nyawa di pulau dewata ini. Tidak berselang terlalu lama, aparat keamanan mampu menangkap pelaku dan gerombolannya yang ternyata semua pemeluk Islam. Kendati tidak terlalu mengejutkan, tatkala wajah dari para pelaku (Amrozi, Imam Samudra, cs.) yang telah tertangkap dipublikasikan di media massa, banyak kalangan menyangsikan bahwa mereka pelakunya. Sebab, melihat tampang wajahnya tidak sedikit pun terlihat sebagai sosok kriminal dan penjahat sadis yang tega menghabisi nyawa ratusan manusia, sebaliknya, dari rona mukanya justru tersiratkan kesalehan diri. Menariknya, teriakan Allahu Akbar hampir selalu menjadi kalimat pembuka yang keluar dari mulut para tersangka pelaku tatkala sidang di pengadilan dimulai, dan justru inilah yang membuat malu kaum muslim Indonesia
Sekelumit kilas balik itu menggambarkan perkembangan radikalisme di Indonesia yang acap membawa simbol keagamaan Islam. Tak ayal, karena serangkaian insiden-insiden yang disinggung di atas, diskursus yang bertautan dengan radikalisme Islam, fundamentalisme Islam, atau apa pun sebutannya, menarik dibicarakan. Meski seiring dengan menurunnya aktifitas kekerasan ilegal dari kelompok ini pada ranah publik, menurun pula perbincangan mengenai hal tersebut. Mencermati ideologi dan pola gerakannya, kelompok ini bukanlah kelompok baru, yang lahir sebagai reaksi atas kondisi sosial yang melanda negeri ini belaka. Namun, tidak sulit untuk mengatakan bahwa gerakan ini muncul diinspirasikan oleh organisasi-organisasi gerakan –dengan corak serupa— yang ada di beberapa negara Timur Tengah. Bahkan di Indonesia saat ini, ada satu gerakan yang secara terang-terangan merupakan afilisi dari organisasi Hizbu Tahrir di Yordania, dan di tanah air menjelma nama menjadi Hizbu Tahrir Indonesia.
Sebagaimana disinggung di atas, kelompok fundamentalisme kerap mendahulukan cara-cara kekerasan dalam penegakan cita-citanya. Ayat-ayat “pedang” dalam Al-Qur’an merupakan perangkat justifikasi bagi mereka untuk memakai kekerasan. Salah satu acuan mereka adalah buku fi dhilalil qur’an karya Sayyid Quthub, salah satu ideolog Ikwanul Muslimin di Mesir. Dalam buku itu dijelaskan, dalam surat al-Taubah terdapat tiga ayat “pedang” yang mengatur bagaimana tata cara umat Islam berhubungan dengan pemeluk agama lain. Menurut Quthub, ayat ini mengamandemen (naskh) semua ayat yang berkaitan dengan pemberian pertolongan kepada mereka yang berseberangan dan menolak term dalam pemaksaan agama. Bagi orang-orang yang belum masuk Islam dihadapkan kepada pilihan untuk masuk Islam atau membayar jizyah (pajak). Apabila tak satu pun opsi menjadi pilihannya, maka pedang akan berbicara.
Lalu, benarkah agama yang secara ideal mengklaim sebagai rahmatan lil alamin, benar-benar mengabsahkan hal tersebut ? bukankah ini sebuah paradoks ?

V. Khatimah
Fundamentalisme adalah fenomena yang dapat ditangkap keberadaannya namun licin untuk diamati dan dianalisis secara tepat. Nampaknya, karena kelicinan itu kita harus benar-benar berhati-hati untuk menyebut orang ataupun kelompok sebagai fundamentalis.
Seperti kesukaran yang dialami Hassan Hanafi tatkala mencari kosa kata yang pas untuk melukiskan apa yang oleh banyak orang disebut sebagai fundamentalisme Islam, secara jujur saya mengalami kesulitan besar ketika mesti mendekati fenomena fundamentalisme, harus dengan pendekatan apa? Begitu gumam saya dalam hati, namun melalui proses yang cukup singkat, akhirnya makalah yang penuh kekurangan ini mampu saya hadirkan. Demikian Wallahu a’lamu bi al-showab

Daftar Pustaka

Ahmad Jainuri, Zainuddin Maliki, Syamsul Arifin, dkk., Terorisme & Fundamentalisme Agama, sebuah Tafsir Sosial, Malang: Bayumedia Publishing dan PSIF UMM, 2003

Antoun, T. Richard , Memahami Fundamentalisme, Gerakan Islam, Kristen, dan Yahudi, Terj. M. Shodiq, Surabaya: Pustaka Eureka, 2003

Hasyim, Syafiq, Fundamentalisme Islam, Perebutan Dan Pergeseran Makna, Jurnal Tashwirul Afkar, Jakarta: Lakpesdam-NU dan TAF, Edisi No. 13 tahun 2002

Juergensmeyer, Mark, Menentang Negara Sekular, Kebangkitan Global Nasionalisme Religius, Terj. Noorhaidi,, Bandung: Mizan, 1998.

Hanafi, Hassan, Aku Bagian Dari Fundamentalisme Islam, Terj. Kamran A. Irsyadi & Muflihah W., Yogyakarta: Islamika, 2003

Setyo, Robert, Fundamentalisme Kristen (Protestan), Makalah disampaikan dalam seminar tentang Fundamentalisme yang diselenggarakan oleh Dialogue Centre, UIN Yogyakarta, 18 April 2005.

Tibi, Bassam, Ancaman Fundamentalisme, Rajutan Islam Politik Dan Kekacauan Dunia Baru, Terj. Imron Rosyidi, Zainul Abbas, Sinta Carolina, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000

Koruptor = Maling = Sampah Negara

2010-02-12T19:53:00.000+07:00

Saat asyik memanen kedelai pada 02/08/2012, mata tua Minah (55 tahun) tertuju pada 3 buah kakao yang ranum. Tiba-tiba di benaknya terbersit keinginan memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. “Salahnya”, setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohonnya.

Tak lama berselang, seorang mandor perkebunan kakao milik PT RSA melewati lokasi itu. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, wanita asli Banyumas Jawa Tengah yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu mengakui perbuatannya.

Seminggu kemudian, nenek belasan cucu itu mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya ia harus duduk sebagai terdakwa kasus pencurian buah kakao di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Hakim pun memvonisnya dengan hukuman 5 bulan kurungan dengan masa percobaan 3 bulan (detiknews.com, 19/11/2009).

Sementara di Kediri, Basar (40) dan Kholil (51), dua buruh tani tani harus harus terseret ke meja hijau dan sempat mendekam di balik terali besi lantaran mencuri buah semangka di kebun milik tetangganya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan tuntutan hukuman penjara dua bulan 10 hari. Hingga kini kasusnya masih terus di proses di PN Kediri (antaranews.com, 15/12/2009).

Dalam kasus pencurian di atas, alasan perbuatan pelaku sangat jelas; kemiskinan. Namun dalam kasus korupsi yang sama-sama mencuri dan uang negara lah yang digondol, hampir semua pelakunya adalah orang-orang kaya.

Mungkin hal itu wajar, mengingat terlalu sepele jika lembaga sekelas KPK atau Polri hanya mengurusi kasus pungutan liar di beberapa instansi pelayanan publik yang nilainya kecil, dan notabene dilakukan oleh oknum aparat dengan penghasilan pas-pasan. Namun apakah itu akan dibiarkan?

Jika dibandingkan dengan nilai pencurian yang dilakukan oleh Minah, Basar, dan Khalil, tentu korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut nilainya lebih besar, dan dampak kerugiannya lebih meluas.

Korupsi menurut Syed Husein Alatas, penulis buku sosiologi korupsi, adalah tindakan subordinasi kepentingan umum di bawah tujuan-tujuan privatif, mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan ketidakpedulian luar biasa akan akibat yang diderita khalayak ramai.

Maka menilik akibat yang dilakukan, korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat, harusnya juga diberantas tuntas. Secara sosiologis, pelakunya juga harus dikucilkan dari masyarakat, agar ia merasa berdosa. Sayangnya di sebagian masyarakat, koruptor malah dihormati.

Nurdin Halid, mantan terpidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng yang merugikan uang negara sebesar Rp. 160 Milyar, tetap bertahan di kursi ketua umum pengurus sepakbola seluruh Indonesia (PSSI), dan sempat memimpin induk organisasi olahraga terpopuler di kolong jagat tersebut dari balik jeruji besi selama hampir dua tahun. Tentu dengan jabatan tersebut, di mana-mana ia masih dihormati.

Jika pelaku pencurian di banyak kampung kerap dianggap sebagai “sampah masyarakat”, maka koruptor, berapa pun nilai korupsinya, juga mesti diperlakukan sebagai “sampah negara” yang harus dibersihkan.

Tentu orangtua mana pun tak rela jika anaknya menjadi “sampah negara”. Karena itu pendidikan antikorupsi harus diberikan sejak dini.
(Syafiq)

Privatisasi IT

2010-02-12T19:48:00.000+07:00

Keresahan menyergap benak Ida, guru Taman Kanak-kanak (TK) di Kota Yogyakarta. Putra semata wayangnya, Aval, yang menginjak bangku kelas 2 Sekolah Dasar, meminta dibelikan komputer. Ia berjanji menyanggupinya. Namun ketika si kecil menyebut kata internet, lekas ia menyahuti, “Jangan!”

Apa pasal? perempuan 35 tahun itu kerap melihat berita di media massa, perihal banyaknya suguhan kekerasan, pornografi, dan pornoaksi di internet. Ia sendiri memang tak pernah bersentuhan dengan fasilitas menuju dunia maya itu. Saat bersekolah, alat itu masih barang langka.

Internet, kependekan dari interconnected network (jaringan lintas koneksi). Sifatnya melintas batas wilayah, karena itu digemari kaum muda yang ingin meneguhkan kediriannya. Perangkatnya kecil. Cukup disambungkan dengan komputer, maka pemakai bisa berselancar di alam maya seolah dunia mengecil di layar monitor.

Itulah ilustrasi dari salah satu perangkat TI (Teknologi Informasi). Selain komputer dan internet, perangkat lain yang kini telah diakses hampir seluruh penduduk dunia ialah Hand Phone (HP) dan televisi. TIK telah menyentuh wilayah paling privat dari manusia. Tanpa HP, TV, dan internet, sebagian manusia merasa tidak lengkap hidupnya. Inilah privatisasi TIK.

Marc Prensky, ahli pendidikan Amerika Serikat, dalam sebuah artikel yang ia rilis di situs pribadi, http://www.marcprensky.com, menyebutkan bahwa rata-rata lulusan perguruan tinggi telah menghabiskan waktu kurang dari 5000 jam untuk membaca buku selama hidupnya, tetapi lebih dari 10.000 jam untuk bermain video games (belum termasuk 20.000 jam untuk menonton TV).

“Games komputer, email, internet, dan HP adalah bagian integral dalam hidup mereka,” catat Prensky. Fenomena itu memang terjadi di Amerika nun jauh di sana. Tetapi silakan tilik di sekitar Anda, sekarang sebagian besar rumah tangga memiliki setidaknya 1 unit televisi. Kecenderungan lain ialah peningkatan jumlah pengguna internet.

Menurut laporan International Telecommunication Union (ITU), seperti dilansir www.technologyindonesia.com, memang tingkat kepemilikan komputer penduduk Indonesia masih rendah, dibanding negara-negara wilayah Asia Pasifik. Demikian pula, angka pengguna internet Indonesia hanya menduduki posisi 13 dari 18 negara di wilayah Asia Pasifik, di bawah Vietnam, Thailand, dan China.

Komputer dentisitas (perbandingan jumlah komputer dengan jumlah penduduk) negara-negara berkembang masih jauh lebih rendah, dengan rata-rata kurang dari 2 komputer per 100 penduduk. Sementara, negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik mencatat rata-rata lebih 48 komputer tiap 100 penduduk. Sementara Indonesia tercatat hanya 1,47 komputer per 100 penduduk.

Demikian pula, tingkat pengguna internet Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding negara-negara lain wilayah Asia Pasifik, dengan angka perbandingan pengguna internet sebesar 7,18 orang dari 100 penduduk. Sedangkan, negara-negara maju di kawasan ini seperti Selandia baru, Australia, Korea, Jepang, Taiwan, Malaysia, Brunei Darissalam, dan Singapura mencatatkan angka melebihi 40 pengguna internet per 100 penduduk.

Kendati demikian, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, selama periode 2002-2006 tingkat pertumbuhan pengguna internet Indonesia rata-rata sekitar 37 persen. Pada tahun 2007 pengguna internet di negeri ini mencapai 25 juta orang. Itu berarti naik 39 % dibanding tahun 2006 yang mencapai 18 juta orang.

Meningkatnya angka tersebut juga diringi dengan kasus-kasus kriminalitas dunia maya, layaknya pencurian melalui kartu kredit (carding), perdagangan video porno melalui situs online, seperti yang baru diungkap oleh kepolisian pada awal Oktober 2009 (Kompas, 08/10/2009), dan sebagainya.

Isu paling mutakhir seputar internet ialah demam facebook (FB). Bahkan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) memfatwakan keharaman FB jika digunakan untuk interaksi lawan jenis yang tidak halal dan mengganggu pekerjaan.

Sebenarnya sangat tidak fair bila hanya sisi negatif yang dilihat. Banyak hal positif yang bisa digali dari fenomena privatisasi TIK. Amat sayang jika terlalu fokus pada dampak buruknya.

Ambivalensi Praktik Demokrasi Amerika Serikat: Menengok Kasus Invasi Irak

2009-06-11T13:54:00.004+07:00

Oleh: M. Syafiq Syeirozi

Mukadimah

Dunia berubah pada 11 September 2001. Sebagian sejarawan menjuluki 11/09/01 sebagai awal sejati abad kedua puluh dan pembukaan hakiki milenium ketiga. Hari itu sembilan belas teroris bersenjatakan pisau dan senapan seadanya membajak empat pesawat berpenumpang. Menabrakkan dua di antaranya ke menara kembar gedung Word Trade Center (WTC) di New York, dan pesawat ketiga ke gedung Pentagon. Tak lama berselang, dua menara yang kerap menjadi simbol kedigdayaan ekonomi Amerika Serikat (AS) itu runtuh. Sementara, para penumpang pesawat keempat melawan pembajak sehingga pesawat akhirnya jatuh di pedesaan Pensylvania. Korban tewas mencapai lebih dari 3.000 orang meliputi warga dari 80 negara.

AS terperangah marah, meradang emosional, merutuk, dan mengutuk aktor serta dalang serangan tersebut. Aksi bunuh diri itu pun memicu koor kutukan dan simpati dari seluruh penjuru dunia. Yasser Arafat, penguasa Palestina, negeri yang terus menerus di-pressure Israel –dengan sokongan dari AS, mengatakan, “Kami sangat terkejut. Sungguh tak dapat dipercaya. Kami sungguh mengutuk serangan biadab ini, dan saya sampaikan ucapan bela sungkawa kepada seluruh rakyat AS, Presiden AS, dan pemerintahan AS, bukan hanya atas nama pribadi namun mewakili rakyat Palestina.“ Muhammad Khatami dari Iran –negara yang hingga detik ini masih berseteru dengan AS atas tuduhan produksi bom nuklir, menyatakan bahwa dia merasakan “kesedihan yang mendalam dan simpati terhadap para korban.” Bahkan menteri luar negeri Taliban, Wakil Ahmad Mutawakkil, menyampaikan kepada jaringan televisi Arab, al-Jazeera, “Kami mengutuk serangan teroris ini, siapa pun yang berada di belakangnya.”

Satu-satunya pemimpin dunia yang bungkam adalah Presiden Irak, Saddam Hussein.
Demikian ilustrasi provokatif Mahajan mengomentari peristiwa yang populer dengan 09/11 (nine eleventh). Ia menuliskan bagaimana dunia secara reaksioner memberikan respon bela sungkawa dan perasaan pedih mendalam atas kejadian itu sekan melupakan segenap tindak keji pemerintahan AS atas negeri-negerinya. Dan Amerika yang merasa malu dan tersodok simpul-simpul saraf keangkuhannya melemparkan statemen-statemen provokatif dan secara emosional mulai menyematkan kecurigaan dan prasangka buruk kepada beberapa negara sarang teroris nun jauh di seberang (untuk tidak menyebut negeri Islam). Perang terhadap terorisme ! itulah frase yang menjadi kredo AS dan sekutunya untuk memberangus musuh-musuh politik luar negerinya.

Tak selang lama, sekitar empat minggu setelah tragedi itu, AS membombardir Afghanistan dengan tuduhan menyembunyikan Osama bin Laden, sang lakon serangan 09/11 itu. Dengan dalih membela diri dan memprevensi tindak terorisme lanjutan, AS tak menghiraukan seruan internasional agar tidak merealisasikan niatnya. Padahal posisi negeri adikuasa itu tak sepenuhnya bisa dikategorikan memertahankan diri yang di dalamnya harus meliputi keterdesakan kondisi, tanpa alternatif, ketiadaan peluang menyelamatkan diri. Selain itu syarat mutlak berikutnya yang mesti dipenuhi ialah keharaman eksesif atau sewenang- wenang. Pendek kata, invasi militer untuk bela diri sah diambil karena adanya ancaman serangan yang pasti, hampa opsi, dan harus mempunyai sasaran tepat kepada pihak yang memang menimbulkan ancaman (threat).
Secara kasat mata, tentunya dunia internasional mengerti jika Afghanistan bukanlah negara yang memiliki fasilitas persenjataan militer lengkap dan pertahanan tangguh. Tak ada pesawat pembom jarak jauh terkontrol, misil balistik interkontinental, atau instrumen fisik lain untuk sungguh-sungguh menggempur dan memerdayai AS. Jika memang ada ancaman, pastinya berasal dari kelompok teroris yang kemungkinan besar tidak hanya singgah di Afghanistan namun juga di beberapa negeri lain. Akankah AS menyerang negeri yang disangka sarang teroris? Secara sarkastis barangkali kita bisa menuduh ke AS bahwa phobia akan bahaya teror besar hanyalah berada dalam ruang imajiner mereka.

Jika hendak berlaku fair sejauh membuktikan hasil investigasinya: menangkap dan mengadili Osama bin Laden dan kelompoknya yang tergabung dalam gembong al-Qaeda tentu pilihan negosiasi dan musyawarah –seperti ditekankan dalam konsep demokrasi— bersama rezim Taliban adalah yang terbaik. Jika hal itu tak tercapai pun agresi militer tetap bukanlah hal yang bisa dibenarkan mengingat masifitas korban sipil yang gugur. (Sebenarnya saya tidak hendak mengupas persoalan Afghanistan dalam tulisan ini, tapi minimal menjadi wacana pemicu).

20 Maret 2003, delapan belas bulan pasca tragedi 09/11, AS dan sekutunya kembali menginvasi Irak setelah perang teluk pada tahun 1991. Diawali dengan gempuran udara yang dilakukan terhadap sasaran-sasaran militer Irak di Baghdad dan sekitarnya selama 21 hari tanpa henti yang ternyata sukses melumpuhkan kekuatan militer Irak, AS tanpa malu menunjukkan ke mata dunia bahwa mereka telah menjajah dan mengkooptasi wilayah Irak secara langsung. Menurut keterangan Menteri Pertahanan AS, Donald Rumsfeld, serangan udara yang dilakukan terhadap Baghdad sejak perang dimulai tidak cuma dimaksudkan untuk mengganggu posisi-posisi militer Irak. Serangan udara yang dilakukan oleh pesawat tempur pasukan gabungan dan rudal penjelajah Tomahawk secara berkelanjutan itu sukses melumpuhkan kekuatan militer Irak. Hingga tak heran serdadu koalisi mampu melenggang menembus Baghdad, ibu kota Irak, tanpa perlawanan berarti dari pasukan Irak.

Dalil yang didendangkan dalam penyerangan ini memang terdengar klasik: Irak memproduksi mass weapon destruction (MWD) atau senjata pemusnah masal dan senjata- biologis perusak lainnya yang mampu meluluhlantakkan suatu wilayah dalam radius amat luas. Namun sungguh ironis, hingga detik ini dugaan itu gagal terbukti. Meski beberapa misi lain juga diteriakkan George W. Bush Jr. yang diamini pemerintahan sekutunya kala memutuskan menginvasi militer Irak bahwa mereka hendak membebaskan rakyat Irak dari cengkeraman tirani sang dikatator Saddam Hussein yang despotik dan menindas hak rakyat Irak dan beberapa negeri Timur tengah lainnya (Ingat invasi Irak ke Kuwait, Iran, dan suku Kurdi!)

Pada April 2006 ini, tepat tiga tahun lebih sebulan penjajahan itu berlangsung. Pasukan koalisi masih terus menduduki wilayah Irak. WMD belum (tidak) terjumpai, misi pembebasan dan demokratisasi Irak masih gamang, kabur, dan problematis. Bagi siapa pun pemerhati politik, invasi ini mengundang banyak pertanyaan. Apakah demokrasi bisa ditegakkan melalui penaklukan dan intervensi dari pihak luar? Benarkah kebebasan sipil bisa tercapai oleh proses militeristik yang sarat kekerasan? Haruskah demokrasi menelan tumbal jiwa-jiwa tak berdosa sedemikian masifnya? Pertanyaan-pertanyaan kusut inilah yang hendak saya urai dalam tulisan pendek ini.

Sekilas Invasi Irak

Pasca perang teluk 1991, sesungguhnya pertempuran antara AS dan Irak belum pernah rampung. Perseteruan urat saraf melalui statemen provokatif yang terliput media massa terus berjalan kendati Amerika telah dua kali mengganti presidennya. Perang teluk pertama berlangsung saat Amerika dipimpin George H.W. Bush (Ayah Bush Jr.) menyoal penyerangan Irak terhadap Kuwait dan Suku Kurdi.

Pasca perang teluk, Presiden Bush menyerukan kepada rakyat Irak untuk bangkit melawan dan mencampakkan pemerintahan represif mereka. Dalam beberapa hari tentara Irak kembali menyulut pemberontakan berskala besar di beberapa wilayah Irak. Pelbagai peristiwa sejenis masih terus berlangsung hingga memicu sengketa berkepanjangan walau kesepakatan gencatan senjata telah diteken kedua pihak. Richard Haas, Direktur Urusan Timur Dekat Dewan Keamanan Nasional, sehari setelah gencatan senjata menyatakan “Kebijakan kami ialah menjatuhkan Saddam bukan rezimnya”. Selama operasi CIA pada rentang 1991-1996 misi itulah yang senantiasa diusung dan dirancang untuk menghasut kudeta militer atas Saddam.

Tahun 1998 saat tampuk kepresidenan AS dipucuki Bill Clinton, pertempuran dalam skala kecil memang masih kerap terjadi. Salah satu di antaranya adalah serangan bom badai gurun pada 16 Desember 1998 yang membuat kondisi sosial ekonomi Irak kian terpuruk setelah diberlakukannya embargo ekonomi yang mencakup larangan penuh terhadap semua ekspor minyak dari Irak dan tuntutan agar semua impor mendapat persetujuan dari Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB. Hukuman itu dapat dicabut jikalau pemeriksa senjata PBB dapat menggaransi bahwa Irak bebas dari senjata nuklir biologis dan kimia serta peluru roket kendali jarak jauh atau semua yang diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah masal.

Mungkin absah dikatakan jika invasi 2003 hanyalah letupan bom waktu yang selama sekian tahun dibungkam, ditahan, dan meletup pada era Presiden Bush Jr, anak kandung dari pemimpin AS saat perang teluk. Seperti disinggung pada alinea awal tulisan ini, AS sungguh marah besar karena salah satu simbol kedigdayaan ekonomi dan pertahanan militernya mampu dikoyak oleh sekelompok teroris dengan strategi cukup klasik. Radar-radar pertahanan AS tak kuasa menangkal teror itu. Barangkali peristiwa kemanusiaan inilah yang membelalakkan mata dunia bahwa AS tidak setangguh seperti yang diimajinasikan.

Tatkala para pemimpin dunia secara simbolis mengungkapkan rasa duka cita mendalam justru Saddam Hussein, pemimpin Irak, diam seribu bahasa dan tak bergeming sedikit pun. Tindakan ini memicu reaksi tudingan AS bahwa Irak punya keterlibatan dan pertalian dengan jaringan teroris 09/11. Beberapa alasan yang melegitimasi inisiatif invasi ke Irak mulai diwacanakan ke publik semenjak itu. Penolakan Irak untuk memberikan izin masuk pengawas persenjataan semakin menegaskan keyakinan Bush; ada senjata pemusnah masal di Irak! Ia mengancam akan menjatuhkan hukuman keras bagi Irak. Namun saat itu AS mesti meninjau ulang rencana penyerangan karena nyaris sama sekali tak di-support sekutu-sekutu tradisionalnya, meski telah sukses merebut hati Inggris dan Turki (dari pangkalan udaranya di sana AS secara reguler meluncurkan patroli udara dan mengebom bagian selatan Irak). Namun Arab Saudi, konco ekonominya tak mengizinkan penggunaan pangkalan militer AS di sana sebagai kawasan penyokong serangan. Namun apa lacur, tanpa menunggu restu dari Dewan Keamanan (DK) PBB, AS pada 20 Maret 2003 telah memulai agresinya. Serangan diawali dari udara dan baru pada 21 Maret pasukan AS memasuki wilayah Irak dari daratan.

Kini giliran AS yang menuai kecaman keras dari pelbagai negara di dunia atas tindak agresinya itu, kendati tak sedikit pula negara yang justru mendukung langkah tersebut. Namun beberapa negara pengecam tampak ragu atas respon yang dilontarkannya itu, sebab bagaimana pun negara-negara tersebut memiliki relasi diplomatik yang sangat erat dengan AS. Indonesia melalui Presiden Megawati saat itu seperti menghadapi dilema. Megawati yang secara objektif sudah lemah dan goyah tentu akan mengalami permasalahan yang lebih berat lagi. Di satu pihak pemerintah harus berupaya mengakomodasi kecaman terhadap tindakan sepihak AS, di lain pihak pemerintah harus memperhitungkan dampak dari pernyataan yang terlalu keras terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

Kendati siapa pun hampir tak terlampau terkejut dengan sikap AS namun kaum pasifis (cinta damai) tentu tak henti memprotesnya. Kritik pedas dari akademikus terlontar di tiap tempat. Bagaimana negara yang menganut sistem liberal justru menjadi imam atas imperialisme yang dikutuknya karena menindas dan banyak memerkosa hak asasi manusia. Negara yang oleh beberapa kalangan disebut sebagai kampiun demokrasi, hingga Alexis De Tocquville memuja-muji dalam salah satu karya yang menjadi magnum opus-nya. Perasaan inilah yang menyulut saya untuk ikut melontarkan kritik atas praktik demokrasi AS dari perspektif idealitas demokrasi liberal yang menjadi mazhab negara super power itu.

Demokrasi = Kebebasan Sipil

Demokrasi, barangkali adalah akronim dari Yunani yang paling absurd. Bagaimana mungkin demos (rakyat) dan cratos (otoritas), atau sebutlah kekuasaan rakyat, bisa mewujud secara absolut dan kongkrit? Sementara, pemilu yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan kekuasaan rakyat pun sesungguhnya cuma mewakili sebagian dari keseluruhan. Dan sebagian perwakilan itulah yang justru bisa membawa pada jurang kenestapaan.

Begitulah demokrasi yang saat ini menjadi ideologi idaman untuk menata negara baik pada level struktural maupun non struktural. Secara formal prosedural barangkali seluruh negara berhasil melaksanakannya secara tepat seraya menganut prinsip trias politica –yang dielaborasi Montesquieu dalam Esprit Des Lois (1748)— di mana lembaga kekuasaan terbagi dalam tiga domain: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dengan tiga pembagian itu idealnya memang terjadi mekanisme check and balances, saling kontrol dan mengawasi antar lembaga kekuasaan. Namun dalam iklim negara yang otoriter dan opresif, kedua lembaga terakhir bisa nir fungsi dan takluk di bawah tangan kuasa Eksekutif. Sebagai misal, tilik mekanisme yang berlaku selama rezim orba. Inilah demokrasi semu.

Dari sinilah kaidah bahwa tak ada konsep paripurna tanpa cela menjumpai pembenarannya. Ideologi demokrasi yang diagung-agungkan dan senantiasa diteriakkan oleh pelbagai komponen gerakan sosial dan politik juga banyak memberikan peluang negatif; selain otoritarianisme juga dominasi mayoritas sebab perwakilan tentu tak bisa mewakili keseluruhan. Begitulah perjalanan menuju demokrasi yang tak pernah usai hingga orang tak lelah “mencari”-nya. Demokrasi memang lebih tepat menjadi muara dari segenap ideologi dan kepentingan yang mengemuka. Demokrasi menjadi sistem dalam arena di mana banyak kalangan berdiplomasi, berpolitik, dan menaklukkan lawan tanpa kekerasan.

Mengacu pada idealitas itu, demokrasi seolah menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi sosial politik yang equal, tidak eksploitatif, tetapi pula mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi, keragaman dan kemajemukan golongan dan kepentingan tidak mata-mata sebagai sesuatu yang manusiawi, tetapi merupakan karunia Tuhan (sunnatullah). Karena tanpanya, sejarah dan peradaban manusia akan tidak produktif, bahkan kehilangan perspektifnya yang dianamis dan dialektis.

Kemajemukan memang tak bisa dimungkiri sebab manusia juga tercipta dalam kondisi serbaberbeda satu sama lain. Di sinilah demokrasi bertemu dengan liberalisme. Sebuah ideologi yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap individu. Filsafat liberalisme erat kaitannya dengan John Stuart Mill (1806-1873). Menurutnya, kemerdekaan individual sangat signifikan dalam kehidupan sosial. Kendati demikian individu dapat saja mengorbankan hak-haknya bila hak tersebut membahayakan kepentingan umum (common good).

Mills menggabungkan falsafah Utilitarianisme Inggris dengan Positivisme Perancis. Dari paham utilitarian, Mill mengambil prinsip-prinsip berikut: 1) Manusia bertindak untuk memaksimalkan kepentingan sendiri, 2) Aturan-aturan moral haruslah berarti bagi kemaslahatan umum (banyak orang), 3) Prinsip manfaat harus menjadi dasar pengaturan kekuasaan legislatif dan pengambilan kebijakan politik. Pokok-pokok ajaran Mill ialah kemerdekaan individu. Ia mengemukakan tiga daerah kemerdekaan individu. Pertama, daerah kesadaran politik; menuntut kebebasan kata hati dalam arti seluasnya yaitu kemerdekaan berpikir, merasa, dan mengemukakan pendapat dalam pelbagai hal. Kedua, kemerdekaan cita rasa dan upaya untuk memperolehnya; kebebasan berrencana dan menanggung akibat. Ketiga, kemerdekaan berkelompok atau bergabung dengan individu lain. Menurut Mill, tidak akan ada masyarakat yang bisa hidup tanpa menghormati tiga prinsip itu. Karenanya, nilai suatu negara terletak pada sejauh mana mengakui kemerdekaan individu sebagai anggotanya. Negara tidak hanya melakukan tugas-tugas administratifnya namun harus mengembangkan mental warganya. Dalam filsafat liberalismenya, Mill memandang manusia bukanlah mesin yang dibentuk menurut suatu model atau aturan tetapi lebih merupakan pohon yang bertumbuh dari segala segi sesuai kecenderungan yang tumbuh dari dalam diri.

Dalam kaca pandang Abdurrahman Wahid, liberalisme adalah filsafat hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia atas kehidupan. Hingga secara mutlak perlu ditegakkan kedaulatan hukum, perlakuan setara di depan hukum atas semua warga tanpa memandang asal usul etnis, budaya, dan agama. Liberalisme bahkan melindungi mereka yang berbeda dari mayoritas. Dengan ungkapan lain, liberalisme memiliki nilai yang mendukung peradaban tinggi.

Bila merunut sejarahnya, liberalisme memang melakukan oposisi terhadap kekuasaan gereja (kependetaaan) dan negara aristokratis di mana negara bergandengan dengan agama (tertentu) untuk menentukan kebijakan politiknya. Dari sinilah ia bertemu sekularisme yang menghendaki pemisahan agama dari negara. Dalam konteks invasi AS ke Irak atau Afghanistan, dua negara terakhir mengikuti paham Monarchy absolut dan cenderung berpaham aristokrasi: negara berdasarkan hukum agama (Islam) dan pemimpin memiliki kekuasaan melimpah hampir tanpa batas sembari mengklaim sebagai wakil Tuhan. Sementara AS pada sisi lain merupakan pendakwah demokrasi liberal yang harus memasarkannya ke setiap negara bangsa.

Ambivalensi

Akhmad Sahal, politikolog muda, menulis:
Invasi ini (AS ke Irak: Pen.) menyesakkan bukan saja karena dampaknya yang membikin Irak karut-marut dan membawa dunia ke dalam situasi yang semakin tidak aman dari terorisme. Yang tak kalah meresahkan adalah doktrin yang mendasari invasi, yang dijajakan oleh kaum neokonservatisme dan dianut oleh pemerintahan George W Bush. Doktrin ini lazim disebut ”imperialisme demokratik”. Inti dari imperialisme demokratik adalah kombinasi antara kekuatan militer dan ide demokrasi. Dalam pandangan neokons, sebagai strategi perang melawan terorisme, Amerika harus menggunakan kekuatan militernya yang tak tertandingi untuk secara agresif menyebarkan demokrasi. Amerika tidak perlu segan tampil sebagai kekuatan imperial yang mempromosikan demokrasi ke seluruh jagat.

Imperialisme Demokratik, itulah kosa kata cukup baru yang mengabsahkan tindak kekerasan untuk mendakwahkan dan mendiseminasikan wacana sekaligus praktik demokrasi. Namun, melansir Sahal, di sinilah titik soalnya: ide demokrasi yang bertumpu pada kebebasan dan otonomi dikawinkan dengan kekuatan militer yang bersandar pada jalan perang dan penaklukan. Yang satu mendambakan situasi dialogis, yang lain menargetkan dominasi. Bisakah cita-cita liberalisme (kebebasan dan self government) dicapai melalui imperialisme?

Barangkali itulah wajah ganda (double face) liberalisme. Alexis de Tocqueville dikenal melalui karya briliannya tentang demokrasi di Amerika. Padahal, ia juga menjadi arsitek kolonialisme Perancis di Aljazair. J. S. Mill adalah pembela kebebasan individu dari ancaman tirani mayoritas, namun juga terlibat aktif dalam kolonialisme Inggris di India.

Tocqueville adalah pemikir liberal Perancis yang lahir dari keluarga aristokratik. Komitmennya pada liberalisme membuatnya resah menyaksikan situasi Perancis pada masanya yang mengalami demokrasi sosial radikal pasca revolusi. Tetapi hal itu penuh pergolakan karena tidak dibarengi kesadaran mengembangkan demokrasi politik. Karenanya Perancis perlu belajar dari demokrasi AS sebab berhasil mengelola demokrasi sosial dengan mengembangkan demokrasi politik. Lantas, kenapa Tocqueville mendukung imperialisme? Dalam amatan Sahal, ini terkait dengan sosok pribadinya yang menghuni dua kancah: kancah liberal dan aristokrasi. Meski menegaskan urgensi demokrasi, Tocqueville sebenarnya meratapi hilangnya keagungan makna politik sebagai konsekuensi dari demokrasi massa. Ini ditandai dengan merosotnya patriotisme warga Perancis. Ia lantas melihat kolonialisme Perancis atasAfrika sebagai pertualangan baru yang bisa menaikkan patriotisme dan mendongkrak kembali kebesaran Perancis. Dalam Democracy In America, padahal Tocqueville dengan pedas mencela kulit putih yang merebut tanah Indian dan membawa mereka menuju kepunahan. Kepekaannya terhadap kebebasan dan kesetaraan tampak kuat mewarnai deskripsi Tocqueville tentang Amerika. Sayang sikap ini kalah oleh sentimen nasionalismenya.

Sementara J. S. Mill adalah pemikir liberal Inggris yang mendukung dan terlibat dalam imperialisme negerinya atas India karena dia percaya tatanan imperial merupakan sarana untuk membawa bangsa terbelakang mencapai kemajuan. Argumen Mill bertolak dari klaim superioritas Inggris yang membawa misi sivilisasi. Dalam pandangan Mill, untuk mencapai kemajuannya India tidak mungkin dibiarkan berdemokrasi sendiri karena pasti akan kacau. Demokrasi dan kebebasan hanya bisa berjalan baik dalam masyarakat dengan kultur dewasa seperti Inggris. Dalam pandangan Mill, imperialisme perlu karena itulah sarana yang secara bertahap akan membawa tahap ”kultur kanak-kanak” India ke tahap ”kultur dewasa”.

Di sinilah titik jumpa liberalisme Mill dengan demokrasi versi Bush dan sekutunya. Dua ide mereka sama-sama menghalalkan penaklukan dan penjajahan secara fisik. Namun, seraya mengacuhkan segala dalih Bush dalam agresinya ke Irak –terbukti seluruh tuduhannya bohongan belaka, semua orang tahu bila Irak adalah negara ladang minyak dunia yang memiliki aset produksi alam sangat berlimpah yang jika sukses dikuasai AS tentu akan kian menopang kejayaan ekonominya.

Yang cukup unik, dalam Pemilihan Presiden AS 2004 sebenarnya banyak orang menduga Bush mustahil terpilih lagi menilik seluruh kebohongan yang dikerjakannya. Tetapi hasilnya sungguh menghenyakkan, Bush kembali memenangkan pemilihan Presiden secara mutlak. Oleh Robert Setyo, hal ini disinyalir sebagai gejala fundamentalisme Protestan. Sebab alasan yang dikemukakan para pemilih Bush adalah karena Bush dianggap sebagai figur paling tepat untuk menjaga moralitas bangsa. Sikapnya yang antiaborsi, homoseksual, percobaan stem cell, telah meyakinkan para pemilihnya bahwa ia sosok yang dapat membawa AS keluar dari berbagai tragedi yang banyak dialami akhir-akhir ini. Tak sedikit orang yang mengaitkan tragedi 09/11 dengan kebobrokan moral bangsa AS. Tragedi itu semacam hukuman Tuhan terhadap bangsa yang kehilangan kendali moral. Sehingga AS perlu dipimpin oleh sosok dengan moralitas yang benar dan tegas terhadap orang yang moralnya keliru seperti kaum homoseksual.

Dugaan ini memang cukup beralasan. Kaum fundamentalis di mana pun ruang dan apa pun basisnya, senantiasa menganggap dirinya sebagai paling benar (truth claim) dan paling selamat di sisi Tuhan. Dan juga berkewajiban untuk menyebarkan keyakinan yang dianutnya kepada kelompok (bangsa) yang masih belum mengikuti kepercayaannya melalui strategi apa pun termasuk kekerasan.

Penutup

Joseph Schumpeter dalam satu esainya tentang imperialisme menyatakan, hasrat penaklukan dan imperialisme di zaman modern sesungguhnya adalah suatu gejala atavisme: ia merupakan pemunculan kembali gairah purba yang berakar pada dunia lama, dunia praliberal yang masih bersemayam dalam diri para penguasa Barat modern.
Pemerintah Amerika yang berkuasa saat ini menggunakan demokrasi dengan strategi terkasar dan memuakkan dengan tujuan mengakomodasi kepentingannya sendiri. Demokrasi Amerika digambarkan sebagai gadis terhormat (layaknya pujian Tocqueville) pada tataran wacana tapi sebagai pelacur dalam prakteknya. Amerika benar-benar lupa bahwa demokrasi bukanlah proses instan yang langsung jadi melainkan butuh jalan terjal berliku, tapi semuanya dilacurkan sekadar menjadi cara untuk mencapai tujuan egonya. Demokrasi ialah produk kesadaran internal bangsa dan bukan hasil perkosaan intervensi bangsa lain.

Daftar Pustaka

Akhmad Sahal, Liberalisme dan Anti-imperialisme, Rubrik Bentara Kompas, Sabtu, 04 Maret 2006
Alexis De Tocqueville, Democracy In America, JP. Mayer (Ed.), Alih Bahasa; George Lawrence, NewYork: Anchor Books, 1969
Benedict Anderson, Clifford Geertz, dkk., Mencari Demokrasi, FX. Baskara T. Wardaya (Ed.), Jakarta ; ISAI, 1999, Cet. 1
Jhr. Dr. J.J Von Schmid, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara Dan Hukum (Dari Plato Sampai Kant), Terj. R. Wiratno, Djamaludin Dt. S., dan Djamadi, Jakarta: PT. Pembangunan, 1980.
H.A.R Tilaar, Multikulturalisme, Jakarta: Gramedia, 2004
Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
Rahul Mahajan, Perang Salib Baru; Amerika Melawan Terorisme Atau Islam, Alih Bahasa: Zaimul Am, Jakarta: Serambi, 2002, cet. 1
Robert Setyo, Fundamentalisme Kristen (Protestan), Makalah disampaikan dalam seminar tentang Fundamentalisme yang diselenggarakan oleh Dialogue Centre, UIN Yogyakarta, 18 April 2005.
Yang Tidak Terliput dari Invasi Amerika Serikat ke Irak, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/04/ln/293186.htm
http://www.lin.go.id/dokumen/010403POLA0002/Kajian%20Asing%2012.doc

2009-03-24T18:58:00.000+07:00

Opera Politik Selebritis
Oleh: M. Syafiq Syeirozi
(Pemerhati Sosial, tinggal di Yogyakarta)

Terpilihnya Rano Karno sebagai Wakil Bupati Tangerang menandai fenomena baru ”perpindahan lokasi acting” para seniman televisi dari lokasi syuting ke ruang kontestasi kekuasaan. Kesuksesan “Si Doel” lantas diikuti Dede Yusuf yang menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013. Kini di belakang mereka ada beberapa nama beken seperti pedangdut Saiful Jamil yang coba mengadu nasib di pentas pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Di luar negeri, sebagian selebritis pernah tampil sebagai pejabat publik; Ronald Reagan yang menjadi Presiden Amerika Serikat, Joseph Estrada sebagai Presiden Filipina, Clint Eastwood sebagai Walikota California, dan Arnold Schwarznegger sebagai Gubernur California.
Sebenarnya panggung politik Indonesia sudah cukup lama dihuni oleh para artis namun itu cuma di ranah legislatif (parlemen). Tetapi kini di era sistem demokrasi langsung yang memberikan peluang setara bagi setiap individu yang memiliki modal personal, kaum selebritis mencoba meramaikan bursa kompetisi Pilkada.
Pada masa lalu, faktor popularitas artis sekadar dimanfaatkan sebagai pengeruk suara (vote getter) partai politik meski efektifitasnya belum teruji melalui riset. Sebagai penghibur panggung kampanye, mereka adalah medium promosi citra dan program kerja partai. Tetapi kini para artis berkampanye untuk dirinya. Berbekal popularitas dan finansial, para selebritis bertarung memerebutkan kursi pemimpin eksekutif daerah tertentu.
Mereka diuntungkan oleh image yang terbangun di panggung layar kaca melalui peran-peran protagonis ataupun tampilan santun, hingga pada kadar tertentu mampu memikat massa pemilih. Tak heran bila kapabilitas leadership mereka dipertanyakan. Jika para politisi (murni) mulai berkampanye menjelang atau saat berniat mencalonkan diri dalam Pilkada, para artis sudah mengampanyekan diri jauh-jauh hari tanpa sengaja melalui sinema yang dibintanginya.
Sebenarnya antara dunia politik dengan panggung hiburan layar kaca tidaklah jauh berbeda. Keduanya sama-sama arena kepura-puraan. Persahabatan dan permusuhan, kesedihan dan kebahagiaan, dalam kedua domain tersebut sama-sama berupa drama yang melibatkan emosi aktor dan dikemas dengan visualisasi dramatis. “Tidak ada kawan dan lawan yang sejati dan abadi. Yang ada hanyalah persamaan kepentingan”, demikian adagium populer dalam praktik politik. Bukankah prinsip itu juga mendasari sinema? Keduanya (politik dan sinema) adalah area opera sabun.
Ada permainan kesan dan citra dalam kedua panggung tersebut. Kampanye politik dan sinema layar kaca melakukan propaganda untuk menyampaikan pesan tertentu, serta mengaduk-aduk emosi audien (massa pemilih/penonton). Maka sang aktor selalu berusaha mengadaptasikan diri dengan pengendalian audien, agar kesan diri yang mereka tampilkan mampu memengaruhi pikiran audien untuk menetapkan aktor sebagai figur yang dibutuhkan. Hingga akhirnya mereka berkenan bertindak seperti yang diinginkan aktor. Di sinilah relasi kuasa antara aktor dengan audience.
Sosiolog Erving Goffman memerkenalkan teori dramaturgi yang tepat untuk mencandera fenomena ”perpindahan lokasi acting” ini. Dramaturgi berkaitan erat dengan konsep diri, pengaturan kesan, dan peran sosial. Individu menggunakan beragam cara untuk memperoleh kepercayaan sosial terhadap konsep dirinya. Dalam relasi sosial, setiap orang selalu ingin mengontrol kesan-kesan yang diberikannya pada orang lain melalui penampilan, peran dan gerak isyarat yang menyertainya, serta keadaan fisik di mana ia memainkan peran (Johnson, 1986: 42).
Dengan menganut analogi teatrikal Goffman memerkenalkan tiga elemen penting dalam teorinya yaitu front stage (panggung depan), back stage (panggung belakang), dan residual (panggung luar). Merujuk unsur-unsur tersebut, identitas personal dan tindakan yang ditunjukkan aktor sinema dan politisi merupakan upaya mereka di wilayah front stage untuk mengukuhkan citra, kesan, dan identitas sebagai seorang santun dan credible dalam bidangnya. Sebab pada wilayah itulah ia membutuhkan legitimasi publik untuk mengukuhkan kekuasaan sebagai aktor.
Adapun perilaku amoral layaknya penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan seksual, korupsi, dan lainnya berada dalam area panggung belakang. Yakni ranah domestik privat yang seharusnya tidak diketahui publik dan menjadi rahasia pribadi. Jika kebobrokan tersebut terbongkar tamatlah riwayat karir mereka. Sedang panggung residual ialah ruang luar yang bukan termasuk panggung depan ataupun belakang.
Kini di tengah kejenuhan rakyat terhadap para politisi (murni), selebritis menjadi tokoh alternatif. Bagi selebritis –yang sudah terlatih di panggung hiburan—barangkali tidak sulit untuk berpolitik yang penuh aksi teatrikal itu. Namun kepemimpinan lokal tidak sekadar aksi permainan kesan dan citra untuk memikat audience. Selebritis yang sudah terpilih seperti Rano Karno dan Dede Yusuf harus berhadapan dengan problematika sosial kompleks. Mereka diuji kapabilitasnya untuk menahkodai birokrasi daerah. Mampukah mereka mematahkan asumsi hanya “berbekal modal popularitas dan finansial?” Tunggu saja.

Life Is Struggle

2008-12-26T23:50:00.000+07:00

Kerinduan akan kenikmatan
Kesemuan yang memikat sahwat
Menempuh alur demi untuknya
Ada tirta mata yang menetes
Dan darah yang mengarus

Terus saja tangan kaki bergerak
Mulut meracau berteriak
Menapaki hidup dengan keacuhan
Dari serakan-serakan lisan

Dengan segenap cita
Perjuangan adalah perwujudan kata-kata
Begitu kata pujangga

KONTROVERSI GERAKAN AHMADIYAH DI INDONESIA

2008-12-26T23:07:00.000+07:00

a. Pendahuluan

Ahmadiyah lahir sebagai sebuah gerakan keagamaan di India pada paruh akhir abad 19 M. Faktor yang memotivasi munculnya aliran ini ialah kemunduran umat Islam India di bidang agama, politik, ekonomi, sosial dan bidang kehidupan kehidupan lainnya, terutama pasca pecahnya revolusi India 1857 yang berakhir dengan kemenangan Inggris, sehingga India dijadikan sebagai salah satu Negara koloni Inggris yang terpenting di kawasan asia (Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Yogyakarta: LKIS, 2005. hal. 1).

Sebagai sekte, ahmadiyah merupakan gerakan keagamaan yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad(1835-1908) di Qadian, Punjab, India. Karena beberapa doktrinnya, gerakan yang lahir tepatnya tahun 1889 ini di kalangan muslim sunni ortodoks, dianggap menyimpang dari ajaran Islam sebenarnya. Oleh kalangan yang kontra dengan Ahmadiyah dilabeli sebagai aliran sesat dan menyesatkan.

Beberapa ajaran yang dituduhkan dan dianggap menyimpang di antaranya ialah; Meyakini bahwa Mirza Ghulam adalah al-masih yang dijanjikan; Meyakini bahwa Allah berpuasa dan melaksanakan shalat, tidur, mendengkur, menulis dan menyetempel, melakukan kesalahan, dan berjimak; Keyakinan bahwa Tuhan adalah berbangsa Inggris, karena Dia berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Inggris; Malaikat Jibril datang kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan memberikan wahyu dengan diilhamkan sebagaimana al-Qur'an; Menghilangkan aqidah/syariat jihad dan memerintahkan untuk menaati pemerintah Inggris, karena menurut pemahaman mereka, pemerintah Inggris adalah waliyul amri (pemerintah Islam) sebagaimana tuntunan Al-Qur'an; Seluruh orang Islam menurut mereka kafir sampai mau bergabung dengan Ahmadiyah. Seperti bila ada laki-laki atau perempuan dari golongan Ahmadiah yang menikah dengan selain pengikut Ahmadiyah, maka dia kafir; Membolehkan khamer, opium, ganja, dan apa saja yang memabukkan; Kenabian tidak ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad akan tetapi terus ada. Allah mengutus rasul sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Dan Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi yang paling utama dari para nabi yang lain; Tidak ada al-Qur'an selain apa yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dan tidak ada al-Hadits selain apa yang disampaikan di dalam majelis Mirza Ghulam, serta tidak ada nabi melainkan berada di bawah pengaturan Mirza Ghulam Ahmad; Kitab suci mereka diturunkan (dari langit), bernama `Al-Kitab al-Mubin', bukan al-Qur'an al-Karim yang ada di tangan kaum muslimin; al-Qadian (tempat awal gerakan ini) sama dengan Madinah al-Munawarrah dan Mekkah al-Mukarramah; bahkan lebih utama dari kedua tempat suci itu, dan suci tanahnya serta merupakan kiblat mereka dan ke sanalah mereka berhaji; Mereka meyakini bahwa mereka adalah pemeluk agama baru yang independen, dengan syariat yang independen pula; seluruh teman-teman Mirza Ghulam setara dengan sahabat Nabi Muhammad Saw. (Ahmadiyah, Kelompok Pengekor Nabi Palsu, http. www.hidayatullah.com)

Munculnya gerakan ahmadiyah di India –kemudian menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia— sudah barang tentu dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi India pada masa hidup Mirza Ghulam Ahmad. Di Indonesia, Ahmadiyah yang berkembang ternyata bukan hanya aliran Qadian saja, melainkan juga ajaran Lahore. Keduanya mempunyai perbedaan mendasar walaupun sebenarnya sama- sama mengacu pada ajaran-ajaran yang digagas Mirza, pendiri gerakan ini.

Kelahiran dan pertumbuhkembangan gerakan Ahmadiyah di Indonesia (tahun 1924 untuk pengikut mazhab Lahore, dan 1925 untuk mazhab Qadian), bisa dikatakan sebagai gerakan pembaharuan dalam Islam, karena beberapa ajarannya yang berbeda dari arus besar mazhab Islam mapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat kita. Dan inilah yang memicu kontroversi gerakan ahmadiyah di negeri ini, hingga memantik Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan atas aliran Ahmadiyah. Beberapa minggu sebelum fatwa ini muncul, terjadi penyerangan dan pengusiran anggota Ahmadiyah dari markasnya di kawasan Parung, Bogor, oleh sekelompok kaum muslim yang tidak bertanggungjawab.

b. Kontroversi Ahmadiyah

Mirza Ghulam Ahmad mengklaim sebagai Nabi Isa kedua yang kedatangannya telah diramalkan Rasululloh Saw di beberapa hadits, dan sebagai nabi yang datang setelah nabi Muhammad Saw tetapi tidak membawa syari’at (dipercaya oleh golongan ahmadiyah Qadian). “Akulah yang ditunggu-tunggu. Akulah Imam Mahdi dan Almasih yang ditunggu-tunggu,” (Amir Ahmadiyah: Silakan Orang Kristen Beribadah di Masjid Kami, http: www.sinarharapan.co.id) konon begitu klaim yang terlontar dari Mirza. Maka predikat yang dilekatkan padanya adalah Imam Mahdi, pembaharu, Krishna dan beberapa gelar lain yang ada pada seorang Mirza.

Ahmadiyah terpecah menjadi dua golongan yaitu: Ahmadiyah Qadiani (yang mempercayai kenabian Mirza Ghulam Ahmad) dan Ahmadiyah Lahore (yang tidak mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad namun meyakini berbagai pengakuan Mirza yang lain). Ahmadiyah Qadiani yang berpusat di London, Inggris, memiliki stasiun radio, website dan televisi yang dinamakan MTA (Muslim Television Ahmadiyah) yang menggunakan beberapa bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia. Di Indonesia aliran ini bermarkas di Parung, Bogor yang memiliki semacam akademi dengan nama Kampus Mubarak untuk mencetak kader mubaligh Ahmadiyah.

Ajaran Ahmadiyah sebagian besar memang sangat kontras dengan mayoritas ajaran mazhab Islam yang dianut kaum muslim, bahkan mereka telah terusir dari negeri asal mereka India dan Pakistan. Pada bulan Rabiul awwal 1394 H, bertepatan dengan bulan April 1974 M, dilakukan muktamar besar oleh Rabhithah Alam Islami di Mekkah al-Mukarramah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh lembaga-lembaga Islam seluruh dunia. Hasil muktamar memutuskan: 1) Kekufuran dan kemurtadan kelompok Ahmadiyah dari Islam. 2) Meminta kepada kaum muslimin berhati-hati terhadap bahaya kelompok ini dan tidak bermuamalah dengan pengikut Ahmadiyah. 3) Tidak menguburkan pengikut kelompok ini di pekuburan kaum muslimin.

Di Indonesia, pada Musyawarah Nasional (munas) II Alim Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1980, diputuskan bahwa Ahmadiyah adalah Aliran yang menyesatkan. Fatwa ini ditegaskan lagi pada Munas VII 2005 bersamaan dengan pelarangan paham lain tentang liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Sementara, Menteri Agama, Maftuh Basyuni, menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah terlarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurutnya, Islam hanya mengenal satu Tuhan dan menganut ajaran Nabi terakhir Muhammad SAW. Di luar itu (menganut ajaran Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi) berarti bukan Islam (Menag: Ahmadiyah Terlarang Di Indonesia, Media Indonesia Online, Minggu, 21 Agustus 2005, http: www.mediaindo.co.id).

Namun sekian pelarangan ini tetap tidak menyurutkan masyarakat untk mengikuti Ahmadiyah, faktanya hingga sekarang kelompok ini tetap bertahan. Dan bila benar klaim Amir Nasional-nya yang menegaskan bahwa di Indonesia ada 300 lebih cabang dan 300 mesjid, dengan jumlah jamaah sekitar 500.000-an dan pembayar kontribusi reguler 200.000-an, tentunya setiap waktu kelompok ini senantiasa mengalami pertambahan pengikut.

Bagi MUI, ajaran Ahmadiyah ini bertentangan dengan Al-qur’an dan Al-hadits seperti yang telah dipaparkan MUI mengenai hal tersebut diatas sesuai dengan hasil Munas Kedua Fatwa MUI tentang Ahmadiyah, kedua tahun 1980, disiarkan Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, di masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta. Demikian isinya: 1) Sesuai data dan fakta yang ditemukan dalam 9 buah buku tentang Ahmadiyah, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jema’ah di luar islam, yang sifatnya sesat dan menyesatkan. 2)Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah, hendaknya MUI selalu berhubungan dengan pemerintah (Mimbar Ulama, No 41, tahun V, Juli-Agustus 1980).

Dalam keputusan itu, bukan Al-Qur’an juga bukan sabda Rasululloh (Hadits) yang dijadikan landasan pengkafiran dan penyesatan Ahmadiyah. Pihak MUI untuk mengeluarkan fatwanya berlandas pada 9 buku dari Ahmadiyah. Ini mungkin masih logis dan rasional. Tapi jika buku itu tentang Ahmadiyah, termasuk karya orang lain non-Ahmadiyah, yang terkadang memiliki sikap antipati terhadap Ahmadiyah, merupakan hal yang sangat tidak logis dan irasional. Apakah fatwa yang bersifat keagamaan dapat dikatakan shahih jika yang dijadikan landasan adalah karya tulis manusia?

Pihak Ahmadiyah sendiri membantah sendiri Fatwa MUI. “Tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Ahmadiyah tetap berpagang teguh pada rukun islam dan rukun iman, mengakui dua kalimah syahadat serta melaksanakan misi penyebaran Islam yang berpedoman pada Al Qur’an dan Sunnah,” demikian tegas kata Ketua Umum Pengurus Besar Jama’ah Ahmadiyah Indonesia (Amir Nasional) H Abdul Basit. Ia membantah berita dan informasi yang menyebutkan bahwa jamaah Ahmadiyah tidak percaya Nabi Muhammad.SAW sebagai khaatamun mabiyyin (nabi terakhir) serta memiliki kitab suci sendiri yang dinamakan Tadzkirah.

Menurut dia, Ahmadiyah berkeyakinan bahwa nabi Muhammad.SAW adalah nabi penutup yang membawa syari’at terakhir, dan kitab suci Ahmadiyah hanya satu yaitu Al Qur’anul karim 30 juz sebagaimana diterima Rasululloh.SAW. Sedangkan Tadzkirah adalah buku yang berisikan himpunan ilham, kasyaf dan ru’yah dari pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dari risalah-risalah, selebaran dan buku-buku karyanya.

Dikatakannya, jamaah Ahmadiyah merupakan organisasi Islam Internasional yang telah berdiri di 175 negara dunia, termasuk Indonesia yang telah berdiri sejak 1925. keberadaan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia diakui secara sah sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menkeh RI No.JA5/23/13 tanggal 13 Maret 1952 (Tambahan Berita Negara RI tanggal 31 Maret 1953 No.26), serta terdaftar di Depag RI tanggal 2 Maret 1970 dengan No.046/J/1970 dan di Depsos dengan No. D-V/70 tanggal 15 Mei 1970 (http: www.ahmadiyah.com).

c. Menakar Fatwa MUI

Tanggal 21-22 Juli 2005, di Bali, berlangsung Dialog Antar Agama Asia Eropa (Asia Europe Meeting Interfaith Dialogue), di mana MUI termasuk Panitia Penyelenggara, melahirkan empat butir Deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Bali. Keempat butir itu adalah: 1) Seluruh Agama dan Kepercayaan menganjurkan sikap perdamaian saling mengasihi dan toleransi di antara umat manusia. 2) Menumbuhkan dan melindungi HAM serta kebebasan, termasuk hak individu untuk memilih agama atau keyakinan. 3) Masyarakat yang berbeda agama dan kepercayaan bersatu dan menegaskan tidak akan menggunakan aksi kekerasan. 4) Perdamaian, keadilan, kasih sayang dan toleransi perlu dipelihara untuk menciptakan lingkungan kondusif dalam membangun keselarasan komunitas dan masyarakat internasional. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah, terbukti dengan jelas, sungguh bertentangan dengan Deklarasi Bali tersebut.

Dalam piagam Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pasal 18 tentang hak asasi manusia (HAM), yang juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ditegaskan, “setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama”. Fatwa MUI tentang Ahmadiyah, terbukti bertentangan dengan piagam tersebut dan telah melanggarnya karena ada unsur pemaksaan kepada jama’ah Ahmadiyah Indonesia untuk mengingkari kepercayaannya dalam beragama dan memaksanya meyakini kepercayaan yang berbeda.

Sila pertama dari Pancasila yakni asas Ketuhanan Yang Maha Esa telah menjabarkan; 1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. 2) Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Berdasarkan pada penjabaran sila pertama dari Pancasila tersebut, maka fatwa MUI tentang Ahmadiyah terbukti bertentangan dengan Pancasila, Karena ia telah melakukan pemaksaan terhadap Jamaah Ahmadiyah untuk mengingkari kepercayaannya. Pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 45, mengatakan: 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya amsing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Penjelasan mengenai pasal tersebut menyatakan: “Kebebasan beragama adalah salah satu hak yang paling asasi, diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama langsung bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasar keyakinan, sehingga tidak dapat dipaksakan dan tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya”.

Kecaman terhadap fatwa ini datang dari beberapa kalangan, di antaranya dari Jaringan Islam Liberal (JIL). Melalui koordinatornya, Ulil Abshar Abdalla, JIL menilai fatwa MUI yang salah satunya mengharamkan aliran Ahmadiyah sebagai hal konyol dan tidak masuk akal. Sementara itu, Azyumardi Azra, Rektor UIN Jakarta, menyatakan, dilihat dari sudut keagamaan fatwa MUI sangat potensial menciptakan pertikaian antarumat beragama di Indonesia dalam hal ini agama Islam. Fatwa tersebut tak sesuai dengan prinsip Islam yakni toleransi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah. "Fatwa itu bisa dijadikan justifikasi untuk mengambil tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat", ujar Azyumardi. Meski menolak pengharaman terhadap Ahmadiyah, ia mengaku tidak mempunyai argumentasi yang mendukung Ahmadiyah merupakan bagian dari Islam (http: www.detik.com, Ulil: Fatwa MUI Soal Ahmadiyah Konyol dan Tolol).

d. Penutup

Kepercayaan dan keimanan adalah hak prerogatif manusia. Siapa pun tak bisa mengatur dan memaksakannya. Ini adalah urusan agama yang sangat privatif, merupakan bagian dari urusan internal agama yang dianutnya. Siapa pun tak berhak mengurusi dan memaksakannya termasuk negara (pemerintah). Demikian sekilas tentang Ahmadiyah di Indonesia yang kehadirannya memicu pro kontra antarkalangan.

Daftar Pustaka

Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, Yogyakarta: LKIS, 2005

Mimbar Ulama, No 41, tahun V, Juli-Agustus 1980.

http. www.hidayatullah.com

http: www.sinarharapan.co.id

http: www.mediaindo.co.id

http: www.ahmadiyah.com

http: www.detik.com, Ulil: Fatwa MUI Soal Ahmadiyah Konyol dan Tolol

Kiai: Korektor atau Legitimator?

2008-12-26T02:36:00.000+07:00

Oleh: M. Syafiq Syeirozi

Di wilayah Jawa Timur, Suprayogo (2007: 121-122) membagi kiai (ulama) dalam empat tipologi; kiai spiritual (berorientasi ukhrawi dan berpartisipasi sosial politik secara pasif), kiai advokatif (berorientasi dunia-akhirat, partisipasi sosial politik bersifat kalkulatif dan proaktif), kiai politik adaptif (orientasi dunia-akhirat, partisipasi bersifat pasif, kalkulatif, dan pragmatis), dan kiai politik mitra kritis (konservatif, orientasi duniawi-ukhrawi, partisipasi bersifat aktif, kritis, kalkulatif)

Menilik realitas mutakhir, pemetaan tersebut seolah menuai pembenarannya. Setidaknya ditunjukkan oleh variasi pola penyikapan kiai terhadap situasi sosial politik lokal yang mengemuka, di antaranya menghadapi momentum pemilihan Gubernur Jatim kemarin.

Beberapa bulan silam, KH. Fawaid As'ad dari Situbondo memobilisasi ribuan santrinya melakukan aksi massa untuk mendesak percepatan pengusutan kasus korupsi Bupati Situbondo. Terlepas kemungkinan adanya perseteruan politis antara Bupati dengan Kiai Fawaid, dalam hemat saya, itulah tindakan profetis yang sepatutnya dilakukan ulama.
Namun selang dua hari berikutnya, saya dihenyakkan oleh iklan politik dari dua pengasuh pesantren besar di Kediri yang memberikan dukungan secara eksplisit terhadap pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf dalam Pilgub Jatim. Tersurat dalam iklan, dua kiai tersebut memberikan restu kepada Gus Ipul sebagai kader NU untuk memimpin pemerintahan Jatim. Di pihak lain, KH. Hasyim Muzadi, ketua umum tanfidziyah PBNU juga berkampanye untuk pemenangan Khafifah.

Kaum nahdliyyin di wilayah Jatim adalah mayoritas. Dalam konfigurasi kaum muslim tradisional itu, kiai cenderung diposisikan pada hirarki tertinggi dari stratifikasi sosial yang berbentuk piramida. Sebagai sumber utama sosialisasi nilai keislaman yang menjalin relasi dengan umatnya melalui solidaritas yang lebih berpola mekanis –dalam terminologi Durkheim, kiai mampu menggerakkan aksi sosial dan politik umatnya. Tak jarang, keputusan dan praktik sosial politik warga merujuk ke kiai.
Kendati seiring proses perkembangan sosial politik yang semakin kontraktual, rasional, dan pragmatis, otoritas ulama kian tergerus, namun dua realitas di atas masih cukuh mengukuhkan efektifitas power sosial politik kiai. Faktor ini ditangkap oleh dua pasangan calon pemimpin Jatim. Keduanya berebut simpati massa santri melalui karisma yang melekat pada diri kiai dengan cara sowan personal, menghadiri pengajian akbar, dan semacamnya. Kerekatan ideologis, komunal, dan emosional antara voter dengan kiai-kiai yang telah berjalan lama dan kuat dieksploitasi sebagai medium pengeruk suara.

Di sinilah rentan muncul persinggungan antar kiai pendukung dan acap merembet ke lapisan grass root. Sebab keberbedaan pilihan politik di kalangan nahdliyyin kerap merasuk hingga perasaan terdalam. Dalam jangka panjang, keterlibatan kiai dalam aksi dukung-mendukung bisa menyebabkannya ditinggalkan umat. Artinya resiko sosialnya lebih besar dari impact positifnya.

Padahal tidak ada garansi bahwa setelah terpilih, pasangan pemenang mau menyempatkan waktu untuk sowan dan road show kepada kiai-kiai pendukungnya. Padahal, idealnya kiai yang telah memberi legitimasi senantiasa memberi nasehat kepada pemimpin terpilih yang didukungnya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kiai. Inilah yang kerap tidak disadari oleh figur kiai.

Dua model atraksi politik yang ditunjukkan oleh empat elit Islam di atas jelas berbeda. Yang pertama dalam rangka advokasi kepentingan publik –terlepas ada interest politis yang menyelinap dan ketidaktepatan metode penyampaian aspirasi dengan menutup akses jalan raya yang merugikan penggunanya— dan upaya koreksi kebijakan, sementara yang kedua lebih tampak sebagai stempel atau legitimasi atas kepentingan politik individu.

Secara normatif, fungsi utama ulama adalah penjaga moralitas kekuasaan. Ulama merupakan representasi nilai dan sakralitas agama yang luhur. Secara personal ia harus meneguhkan citra diri sebagai moralis, sementara sebagai pelindung dan sumber moralitas ia harus tampil cerdik bila suatu kebijakan ditegakkan dengan mencederai keadilan atau tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bila peran ini mandeg, maka jangan salahkan umat yang tidak merasa bersalah ketika tidak mengindahkan instruksi ulama.

Islam dalam hubungannya dengan kekuasaan memang tidak menyediakan sistem ketatanegaraan detail, tetapi Islam menghadirkan seperangkat tata nilai etika dalam berbangsa-bernegara. Nilai inilah yang menjadi landasan kiai untuk berperan sebagai korektor atas tingkah polah elite politik di berbagai level kekuasaan negara.
Maka saya takjub ketika salah seorang pengasuh pesantren besar di Jombang yang mengasuh banyak forum pengajian terbuka di sebagian wilayah Jatim, menolak saat hendak disowani oleh beberapa Cagub-Cawagub menjelang Pilgub babak awal silam. Ia berujar, “kalau mau bertemu saya atau hadir dalam forum pengajian saya, silakan. Tetapi seluruh calon harus dihadirkan bersamaan, saya cuci mereka dengan petuah-petuah secara berjamaah. Atau besok saja pasca terpilih.” Begitulah idealnya sikap kiai di setiap momentum politik; menjaga netralitas sembari meneguhkan nilai moralitas Islam.

MENGARIFI TINGKAH GUS DUR

2008-12-26T02:17:00.001+07:00

MENGARIFI TINGKAH GUS DUR

Oleh: M. Syafiq Syeirozi

Barangkali sebagian warga NU resah melihat konflik internal di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tak kunjung “diakhiri”. Perdamaian antara kubu Gus Dur (GD) dengan kelompok Muhaimin masih jauh panggang dari api. Amar keputusan MA yang mengembalikan formasi kepengurusan PKB sesuai hasil Muktamar Semarang tahun 2005, sama artinya dengan terpecundanginya GD oleh Muhaimin. GD sebagai Ketua Dewan Syuro ternyata nyaris tidak memiliki otoritas formal di hadapan UU Parpol, sebab pencalonan legislatif tidak membutuhkan tanda tangannya.

Ketegangan sempat mencuat saat GD secara tegas menginstruksikan pendukungnya untuk menduduki kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) seluruh Indonesia, sebab dianggap tidak adil dengan menolak caleg yang diajukan kubu GD. Namun, kekhawatiran terjadinya chaos antar simpatisan urung terjadi. Realitas ini mirip dengan fenomena saat GD dikudeta dari kursi kepresidenan. Massa nahdliyyin yang memuncak kemarahannya cukup diredakan oleh penampilan GD yang keluar dari istana negara dengan celana pendek. Dalam hemat saya inilah kearifan cucu pendiri NU itu.

Tragedi 1999, di mana terjadi bentrokan antara simpatisan PPP dengan PKB di beberapa daerah seperti Jepara, Pekalongan, dan beberapa kota lain –meski intensitas konfliknya berbeda, tentu menjadi pelajaran. Maka konflik internal PKB, bagi saya, adalah blessing in disguise (rahmat dalam kenestapaan). Meski bisa memicu pergesekan antara massa PKB –terbukti tidak terjadi, namun konflik itu, entah disengaja atau tidak oleh GD, mampu menghindarkan benturan sosial di lapisan grass root antara simpatisan PKB dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), partai yang dipelopori oleh mayoritas kiai NU yang dulu mendukung GD dan kini berseberangan dengannya.

Chaos antara massa NU pada 1999 bisa jadi dipicu ketidaksiapan warga NU akar rumput akan perubahan kilat hingga gagap menerima perbedaan. PPP sebagai partai Islam dan menjadi “rumah politik” umat Islam di era orde baru, termasuk warga NU, tersaingi dengan kehadiran PKB yang didirikan oleh para elit NU. Massa loyalis PPP enggan menerima eksistensi PKB sebagai partainya wong NU. Tentu peristiwa ini masih terekam kuat dalam memori GD.

Tidak sekali ini GD berseteru dengan elit, baik kiai, kader NU, maupun PKB. Pada tahun 2004, perseteruan antara GD dengan Hasyim Muzadi yang merembet hingga Muktamar NU di Boyolali diekspose besar-besaran oleh media massa. Kala itu, seolah-olah NU sudah di tepi jurang perpecahan akibat ulah GD yang terus menyudutkan Hasyim. Namun GD kemudian legawa menerima kekalahan kubunya dan tidak merongrong kepemimpinan Hasyim Muzadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Pasca muktamar, GD bersitegang dengan para kiai sepuh yang dulu ia sebut sebagai kiai khosh. Figur-figur “ciptaan” GD yang lantas ia “bubarkan” sendiri dan kemudian ia ganti dengan golongan “kiai kampung”. Perseteruan inilah yang memantik perpecahan di tubuh PKB hingga melahirkan PKNU.

Mengamati sepak terjang Gus Dur yang sekilas tampak mengeroposkan sendi-sendi kekuatan politik PKB (bahkan NU), sah saja bila sebagian warga NU jengah dan marah. Bagaimanapun ada ikatan emosional yang kuat antara nahdliyyin dengan PKB. Kendati menurut beberapa survey mutakhir, PKB mengalami penurunan pendukung secara drastis.

Melalui tulisan ini saya hendak mengajak pembaca, khususnya nahdliyyin, untuk menyikapi secara arif tingkah polah Gus Dur yang kerap bersitegang dengan banyak tokoh PKB dan juga NU.

PKB adalah ekspresi euforia politik warga NU pasca otoritarianisme orde baru. Layaknya NU, PKB kesulitan untuk lepas dari kiai, intitusi pesantren, dan organisasi NU. Padahal kiai, institusi pesantren, dan organisasi NU adalah penjaga moralitas kekuasaan yang idealnya bersikap netral. Kelahiran PKB yang dibidani kiai pesantren dan NU, sempat membuat jam’iyyah NU dianggap melanggar garis khittah 1926 yakni menjadi organisasi sosial keagamaan murni dan tidak berkiprah dalam pentas politik praktis.

Politik praktis adalah medan yang mustahil luput dari pertarungan dan kecurangan demi menggapai kekuasaan. Dan Islam mempunyai preseden historis ihwal tersebut. Centang perenang perebutan tahta politik bermula pasca wafatnya Muhammad Saw, sebab tidak/belum adanya warisan tatanan politik yang terperinci. Kemajemukan etnis yang berhasil diintegrasikan Nabi dalam satu wadah negara Islam Madinah, perlahan tercerai-berai.

Perselisihan antar suku dan klan Arab pun tak terelakkan. Friksi, oposisi, hingga perang saudara berdarah, merupakan hal biasa dalam sejarah khilafah Islam pasca Nabi. Pergantian imperium hampir semuanya dilalui dengan kudeta fisik. Dan setiap imperium pengganti selalui mengklaim bahwa tindakannya merupakan amanat Tuhan dan tidak didasari ambisi kekuasaan.

Menilik sejarah politik Islam di atas, tindakan GD bisa dimaknai sebagai upayanya untuk menghindarkan kesalahan sejarah politik Islam yang sarat pergolakan berdarah antar saudara. Selain itu ia juga memberi pelajaran kepada warga NU bahwa konflik antar anggota jam’iyyah NU seharusnya diletakkan pada lokus politik praktis yakni PKB, dan bukan lokus kultural yaitu NU. Gontok-gontokan dalam arena politik praktis adalah biasa, namun sangat aneh bila dalam organisasi NU yang menjunjung tinggi moralitas Islam.